Sabtu, 09 Juli 2011

DPRD Usulkan Pelantikan Walikota Ambon


Pelantikan Walikota Ambon | PILKADAAMBON.COM |09/7/2011 |

Ambon: DPRD Kota Ambon telah menyampaikan surat usulan pelantikan Richard Louhenapessy-MAS Latuconsina sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2011-2016 ke Gubernur Maluku. “Setelah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon pada Selasa (5/6) lalu, selanjutnya keesokan harinya, kita langsung sampaikan surat usulan ke Gubernur Maluku,” ungkap Ketua DPRD Kota Ambon, Reinhard Toumahuw seperti diberitakan Siwalima, Sabtu (09/7).
Dikatakan, setelah surat tersebut disampaikan ke Gubernur Maluku ternyata masih ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga Biro Pemerintahan Setda Maluku telah berkoordinasi dengan DPRD untuk segera melengkapi.
“DPRD juga sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Ambon untuk segera melengkapi persayaratan yang dimintakan tersebut. Jadi setelah diperiksa ternyata masih ada beberapa persyaratan yang  belum lengkap misalnya biodata walikota dan wakil walikota,” jelasnya.
Toumahuw mengatakan, setelah semua persyaratan yang dilengkapi maka gubernur selanjutnya akan menyampaikan surat pengusulan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih.
“Kita sangat berharap proses pelantikan dapat berlangsung sesuai jadwal pada 4 Agustus mendatang,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pasangan Richard Louhenapessy-MAS Latuconsina terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2011-2016 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon yang berlangsung 16 Mei lalu.
Pasangan Richard Louhenapessy-MAS Latuconsina unggul setelah berhasil memperoleh 60.688 suara (38,2 persen). Perolehan suara terbesar kedua ditempati pasangan Paulus Kastanya-La Hamsidi 29.595 suara (18,54 suara), disusul Hesina J Huliselan/Machfud Waliulu 24.728 suara (15,49 suara), Lucky Wattimury-Hero Abdul Drachman 17.314 suara (10,85 persen), Olivia Chadijah Latuconsina-Andre Hehanussa 14.713 suara (8,88 persen), Abraham Pakel-Saidin Ernas 6.937 suara (4,35 persen), Ferry Wattimury-Awath Ternate 3,613 suara (2,26 persen) dan Daniel Palapia-La Suriadi 2.576 suara (1,61 persen). (S5)

Minggu, 03 Juli 2011

Pelantikan Bupati SBB dan Wali Kota Ambon Diproses


Pelantikan Kepala Daerah | PILKADAAMBON.COM |Minggu, 03/7/2011 |

Pemerintah Provinsi Maluku sementara masih memproses pengusulan rencana pelantikan bupati Seram Bagian Barat (SBB) dan Wali Kota Ambon untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disetujui. Proses ini dilakukan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan dari sejumlah kandidat, terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilukada di SBB maupun di Kota Ambon. “Jadi untuk pengusulan proses pelantikan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sementara ini diproses untuk segera disampaikan ke Mendagri,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Maluku, Jusuf Puturulan kepada pers di kantor Gubernur Maluku, Jumat (1/7).
“Untuk berkas dari bupati dan wakil bupati SBB, saat ini sudah ada di Biro Pemerintahan Maluku. Hal yang sama pula untuk wali kota dan wakil wali kota Ambon termasuk surat keputusan tentang sengketa Pemilukada yang dikeluarkan oleh MK. Semuanya akan diproses untuk segera diusulkan ke Mendagri,” tegasnya. Terkait dengan waktu pelantikan, Puturulan belum bisa memastikan.
“Untuk waktunya belum bisa ditetapkan, karena harus menunggu sampai ada SK yang dikeluarkan oleh Mendagri,” ujarnya. Untuk diketahui saat Pemilukada di Kota Ambon pasangan Richrad Louhenapessy-Sam Latuconsina ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon sebagai pemenang Pilkada. Sementara di Kabupaten Seram Bagian Barat pasangan Yakobus Puttilehalat- La Husni ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati.

Selasa, 28 Juni 2011

MK Vonis Menangkan Paparisa dan KPU Kota Ambon


Putusan MK | PILKADAAMBON.COM |Selasa, 28/6/2011 |


Jakarta: Pasangan Richard Louhenapessy- M.A.S. Latuconsina, akhirnya menghirup nafas lega. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa, (28/6/), hari ini, menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan 4 pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota, Hesina Huliselan- Machfud Waliulu (SELALU), Daniel Palapia-La Suryadi (DAYA), Wattimury Ferry-Awat Tenate (Wate), dan pasangan Paulus Kastanya-La Hamsidi (KASIH) dalam perkara nomor 68/PHPU.D-IX/2011. Putusan ini menandai berakhirnya perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Ambon Tahun 2011.
Reporter malukunews.com, Mourits Tamaela, yang meliput langsung sidang ini, melaporkan, dalam amar putusan itu, hakim menilai, gugatan yang dilayangkan pihak pemohon kepada KPU selaku pihak Termohon dan pasangan Paparisa selaku pihak terkait dalam perkara tersebut belum memenuhi ketentuan untuk dijadikan sebagai sebuah pelanggar. “Gugatan Pemohon tidak bisa dibuktikan dan tidak dituangkan dalam keberatan ditingkat KPPS, mobilisasi masa dari satu TPS ke TPS yang lain, pengerahan anak dibawah umur, serta dalil money politik,” tegas Ketua MK Moh Mahfud MD, saat membacakan risalah putusan didampingi hakim anggota Achmad Sodiki, Harjono, dan hakim Ahmad Fadlil Sumadi.
Sementara itu, atas dalil keterlibatan penyelenggara ditingkat TPS, dibantah oleh pasangan nomor urut 3, MK mengatakan Pihak terkait bukan incumbent untuk mengerahkan perangkat penyelnggara, melainkan ada beberapa calon Walikota Incumbent.
Mahkamah menilai,bantahan termohon beralasan hukum, sementara dalil pemohon tidak dapat berimplikasi perubahan hasil suara.
Selain itu, terkait adanya penggunaan baicklin untuk mencuci jari dari tinta cap jempol, memang telah dibuktikan dalam persidangan sebelumnya, benar tinta yang digunakan dapat dihapus dalam waktu singkat meski masih meninggalkan bercak dibagian kuku, namun pihak Pemohon tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi pemilih untuk mencoblos lebih dari satu kali dengan bantuan baicklin.
KPU Kota Ambon selaku pihak Termohon mengakui ada kesalahan administrasi khususnya dalam perhitungan di tingkat KPPS pada PPK Kecamatan Nusaniwe, dan mengakibatkan adanya selisih hasil yang dimiliki oleh pihak PPK dan petugas KPPS, semuanya disimpulkan sebagai bentuk kesalahan administrasi alias Uman eror namun tidak mengakibatkan terjadinya perubahan yang dimiliki pasngan calon, mengingat telah dilakukan ferifikasi dan pencocokan angka pasngan calon dari pihak saksi dan pihak penyelnggara yang diawasi langsung oleh Panwas ditingkat kecamatan.
Mahkamah kemudian berpendapat dalil pemohon hanya bersifat sporadis semata. Terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana. “Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan. MK menolak eksepsi permohonan pemohon untuk seluruhya.,” jelas hakim konstitusi. (MN)

Sabtu, 25 Juni 2011

Empat Pasangan Calon Yakin Pilwakot Ambon Diulang


Sengketa Pilkada Ambon | PILKADAAMBON.COM |Sabtu, 25/6/2011 |

Ospara: Jangan Gunakan Hukum Rimba

Ambon, Tim pasangan calon yang menggugat hasil pemilihan Wali Kota Ambon di Mahkamah Konstitusi yakin pencoblosan ulang akan dilakukan, setelah sejumlah pelanggaran terorganisir dibeberkan dalam persidangan.

Mereka memperkirakan pencoblosan ulang akan dilakukan di tiga kecamatan. Salah satu tim pemenangan pasangan Paulus Kastanya-La Hamsidi, Bartolomeus Diaz mengatakan, pihaknya optimis pembacaan putusan hakim MK, Selasa (28/6) akan mengalahkan KPU Kota Ambon dan menguatkan gugatan empat pasangan calon.’’Peluang besar Pilwakot Kota Ambon terjadi pencoblosan ulang pada tiga Kecamatan,’’kata Diaz ketika menghubungi Ambon Ekspres kemarin. Diaz yang juga menjadi saksi di MK mengaku, sejumlah pelanggaran yang terjadi menyalahi peraturan KPU nomor 16 tahun 2010. Kata dia, hampir sebagian Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, dan Baguala terjadi pelanggaran. ’’Saat persidangan di MK terungkap bahwa fenomena tidak adanya dokumen C2 besar dan C1 serta lampiran yang tidak dimasukan dalam kotak suara. Dokumen ini justeru merupakan dokumen resmi yang harus ada bukti rekapitulasi penghitungan suara,’’paparnya. Tak hanya itu, kata dia, saat persidangan saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Nusaniwe yang dihadirkan tergugat (KPU Kota Ambon) mengakui ada 46 TPS di Nusaniwe bermasalah dan ada pelanggaran khusus karena tidak ada dokumen C2 besar. ‘’Itu juga pada dokumen C1 ternyata pengisian angka-angka tentang surat suara diterima tidak sebanding atau tidak sama dengan jumlah surat suara terpakai dan tidak terpakai. Ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon,’’terangnya. Ini berarti, lanjut dia, mengindikasikan penyelenggara ditingkat PPS, PPK dan KPU bekerja sama untuk memenangkan pasangan PAPARISA, sesuai target.’’Hal ini karena skenario survey KCI. Ini kerjasama yang tidak mendidik dalam membangun dmeokrasi. Parpol pengusung mestinya tik melepas tangan terhadap masalah ini,’’kesalnya. Dari berbagai pelanggaran yang terjadi, Diaz meyakini sengketa pilwakot yang bergulir di MK akan berpihak ke empat pasangan claon yang merasa dirugikan.’’Pelanggaran yang terorganisir sudah diakui dan dibuktikan. Kami sangat yakin MK mengabulkan gugatan empat pasangan calon,’’ pungkasnya. Empat pasangan calon yang menggugat KPU, yakni pasangan Paulus Kastanya-la Hamsidi (KASIH), Johana Huliselan-Machfud Waliulu (SELALU), Daniel Palapia-La Suryadi (Daya) dan fery Wattimury-Awath ternate (WATE). HUKUM RIMBA Sementara itu, intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan calon Wali Kota Ambon, Hesina Johana Huliselan, turut mengundang keprihatinan anggota DPD RI di Jakarta. Anggota DPD, Jacob Jack Ospara mengatakan, jangan menggunakan hukum-hukum rimba, dalam proses demokrasi yang sementara berlangsung. Intimidasi dan ancaman keselamatan terhadap keluarga Huliselan merupakan bukti bahwa ada pihak yang belum memahami proses demokrasi yang berlangsung di Kota Ambon dalam kaitannya dengan proses rekrutmen calon-calon pimpinan nasional di daerah. “Kalah menang adalah biasa. Tapi jangan menggunakan intimidasi, apalagi ancaman untuk menghilangkan nyawa orang. Atau keselamatannya. Tentu ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” tandas Ospara, kepada Ambon Ekspres, di Jakarta, kemarin. Senator asal Maluku itu mengatakan, dalam menjalankan pemilukada, ada wadah atau lembaga-lembaga yang diatur dalam UU untuk menangani proses tersebut, yakni penyelenggaraannya dilakukan KPU. Pengawasannya oleh Panwaslu, keamanan oleh Polisi, dan bila ada sengketa maka dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. “Jangan ada intimidasi ataupun ancaman. Karena yang sementara ditempuh oleh pasangan calon di MK ini juga merupakan bagian dari penerapan undang-undang. Peraturan mengatur demikian, maka harus dihormati,” tandasnya. Mengancam keselamatan seseorang, kata dia, bukan merupakan hal biasa, karena berkaitan dengan nyawa dan keberlangsungan hidup. Maka itu dalam demokrasi dan kehidupan sosial, hal ini sama sekali tidak wajar. “Saya imbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, baik di Ambon maupun di Jakarta agar menghormati hukum. Jangan ada lagi pihak yang mengubar ancaman,” katanya. Sebagaimana diketahui, proses persidangan Pemilukada yang sementara berlangsung di MK, harus terganggu akibat ulah orang tak dikenal. Mereka melakukan intimidasi terhadap saksi. Bahkan upaya untuk mencuri sejumlah bukti-bukti yang akan diserahkan ke MK. Lebih dari itu, Calon Wali Kota, Hesina Johana Huliselan, dan keluarganya diancam keselamatannya via sms, dari oarng yang tak dikenal yang diduga adalah preman.(ameks)